Pilih Bahasa:
Sub Bagian Pembinaan

SUB BAGIAN PEMBINAAN
 

Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Pembinaan terdiri atas:

1. Urusan Tata Usaha Kepegawaian;

2. Urusan Keuangan dan PNBP;

3. Urusan Perlengkapan; dan

4. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (DASKRIMTI) dan Perpustakaan.

 

A. Urusan Tata Usaha Kepegawaian;

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;

4. Pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi tanggung jawabnya;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organissasi dan analisis jabatan;

6. Pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai;

7. Penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

 

B. Urusan Keuangan dan PNBP

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, urusan keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;

2. Pembukuan dan verifikasi anggaran;

3. Penyiapan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan;

4. Penelitian dan penilaian, terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;

5. Pengelolaan pembendaharaan.

Sedangkan Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan (Urusan PNBP) mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang rampasan, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan.

 


C. Urusan Perlengkapan;

Urusan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, seperti melakukan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, seperti melakukan penyiapan bahan untuk pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan administrasi perlengkapan;
 

D. Urusan DASKRIMTI dan Perpustakaan;

Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan Daskrimti, kepustakaan dan dokumentasi hukum.

Urusan Data Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Kepustakaan;

Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan tehnologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri:

§ Pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);

§ Pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Tinggi;

§ Melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Tinggi;

§ Koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Tinggi dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi;

§ Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

2. Melakukan pengadaan bahan pustaka, sarana, perlengkapan perpustakaan dan pengadminis trasian nya, serta pelayanan jasa perpustakaan.Urusan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan Penyebarluasan dokumentasi hukum.